Jangan Macam-Macam dengan Kucing, Bisa Kena Pasal Pidana KUHP

Perhatian, jangan macam-macam dengan kucing, anjing, kambing, kuda, atau hewan-hewan lainnya! Bisa-bisa nanti kena ancaman pasal pidana.

Ah, serius?

Betul sekali, jelas serius! Urusan hewan ada aturannya dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), baik KUHP yang saat ini masih berlaku, maupun KUHP baru tahun 2023.

Masalah apa saja, pasal berapa saja, dan apa hukumannya? Kita uraikan secara gamblang berikut ini.

• Kejahatan Melibatkan Hewan
• Kriteria Penganiayaan Berat
• Aturan Lengkap Pasal 302 KUHP
• Pidana Hewan Pekerja, Kuda, Ayam, Jangkrik
• Pidana Hewan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
• Denda hingga Dua Ratus Juta
• Perangkat Hukum Selain KUHP
• Manusia Terjerat Hewan
• Hak Asasi Hewan
• Daftar Pustaka

Kejahatan Melibatkan Hewan

KUHP membahas tentang hewan pada bagian Buku Kesatu, Bab XIV, Pasal 302. Bab ini berjudul “Kejahatan terhadap Kesusilaan”.

Pasal 302 KUHP menyebutkan tindakan-tindakan manusia yang dapat dipidana, meliputi penganiayaan ringan dan berat.  

Ayat pertama dalam Pasal 302 KUHP menyebutkan kriteria penganiayaan ringan terhadap hewan, secara umum meliputi:

• Menyakiti hewan
• Melukai hewan
• Merugikan kesehatan hewan
• Tidak memberi makanan yang cukup kepada hewan peliharaan

Apa hukuman bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan?

Menurut Pasal 302 Ayat (1), penganiaya ringan diancam pidana penjara paling lama tiga bulan, atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kriteria Penganiayaan Berat

Berikutnya, pada Ayat (2) Pasal 302 KUHP disebutkan kriteria penganiayaan yang lebih berat, secara umum meliputi perbuatan yang mengakibatkan:

• Sakit lebih dari satu minggu
• Cacat
• Luka berat
• Kematian  

Apa hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan yang disebutkan dalam Ayat (2) Pasal 302 KUHP itu?

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama sembilan bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Aturan Lengkap Pasal 302 KUHP

Lebih lengkap, berikut ini kutipan penuh dari Pasal 302 KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap hewan.

Baca juga → Menilik Kembali Kasus Trio Macan dan Pentingnya Forensik Digital

Pidana Hewan Pekerja, Kuda, Ayam, Jangkrik

Selain Pasal 302, KUHP juga mengatur mengenai kejahatan melibatkan hewan dalam Buku Ketiga, Bab VI “Pelanggaran Kesusilaan”, Pasal 540, 541, dan 544.

Pasal 540 KUHP secara spesifik mengatur perbuatan dan ancaman pidana mengenai hewan yang dipekerjakan. Berikutnya, Pasal 541 KUHP secara spesifik mengatur perbuatan dan ancaman pidana mengenai hewan kuda.

Selanjutnya, dalam Pasal 544 KUHP disebutkan mengenai hewan ayam dan jangkrik. Kedua hewan dalam Pasal 544 ini disebutkan bukan dalam hal kejahatan terhadap hewannya, melainkan dalam konteks penyelenggaraan aktivitas sabungan ayam dan jangkrik di tempat umum.

Pidana Hewan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

KUHP baru telah disahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP tahun 2023 ini akan diberlakukan mulai tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada tahun 2026. Statusnya menggantikan KUHP “lama” yang saat ini masih berlaku.

Pidana terkait hewan yang diatur dalam KUHP baru pada dasarnya mirip dengan KUHP lama. Perbedaan yang paling besar adalah pada sanksi hukumannya.

Dalam KUHP baru, aturan ini terdapat pada Buku Kedua “Tindak Pidana”, Bab VIII “Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan Barang”, Bagian Keenam “Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan”, Pasal 336-338

Denda hingga Dua Ratus Juta

Hukuman pidana berupa denda atas perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 336 hingga 338 itu diatur dalam Pasal 79, mulai dari denda paling banyak sepuluh juta rupiah (kategori II) hingga dua ratus juta rupiah (kategori IV).

Berikut ini kutipan penuh KUHP baru Pasal 336 hingga 338.

Baca juga → Hati-Hati Nama Domain, Belajar dari Kasus Cybersquatting BMW

Perangkat Hukum Selain KUHP

Aturan mengenai kejahatan terhadap hewan yang terdapat dalam KUHP merupakan peraturan yang sifatnya umum. Selain itu, ada juga perangkat hukum lainnya yang bersifat khusus atau lex specialis.

Berikut ini adalah beberapa perangkat hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hewan.

• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
• Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner & Kesejahteraan Hewan
• Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Manusia Terjerat Hewan

Jadi, bicara soal manusiawi, bukan hanya manusia saja yang jago menjerat hewan. Namun, manusia juga bisa terjerat pidana gara-gara urusan dengan hewan. Hati-hati, ya!

Mentang-mentang hewan, bukan berarti manusia bisa seenaknya bertindak terhadap mereka. Perlakukanlah hewan secara manusiawi juga. Bukan semata-mata karena takut terjerat pidana, tetapi karena manusia punya akhlak, moral, dan etika.

Tanpa ketiganya, mungkin manusia tidak lagi bisa disebut manusiawi.

Catatan Penutup

(Ditulis oleh Iwan Santosa)

foto atas: “Mochi & Waffle” by Yosua Rendi Kristianto

editor: AA/MA