Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Universitas Islam Bandung (Unisba), dan Universitas Kristen (UK) Maranatha membuka PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) baru.
Keempat perguruan tinggi di Jawa Barat ini resmi meluncurkan kolaborasi strategis pembukaan program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis sebagai bagian dari agenda nasional pemerataan layanan kesehatan.
- 3 Strategi Atasi Krisis Kekurangan Dokter Spesialis
- Kolaborasi PTN & PTS Hasilkan 160 Dokter Spesialis per Tahun
- Penempatan 1.200 Residen
- Rektor Minta Dukungan Pemerintah
Peluncuran dilakukan bersamaan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) di Grha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Bandung (18/2/2026), dihadiri jajaran pemerintah pusat dan provinsi, serta perwakilan keempat perguruan tinggi.
Kemdiktisaintek meluncurkan delapan PPDS baru di empat kampus Wilayah 3 Sistem Kesehatan Akademik (SKA) Jawa Barat dalam rangkaian peluncuran 160 program studi (prodi) baru PPDS di berbagai wilayah di Indonesia.
Rangkaian peluncuran tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terutama dalam meningkatkan jumlah dan pemerataan dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia.
Baca juga → Jangan Panik Hadapi Superflu, Kenali dan Pahami Cara Pencegahannya
3 Strategi Atasi Krisis Kekurangan Dokter Spesialis
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Prof. Khairul Munadi dalam sambutannya menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait kekurangan dokter spesialis dan subspesialis, yang berdampak pada belum meratanya akses serta mutu layanan kesehatan di semua lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, Kemdiktisaintek membentuk Satuan Tugas Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui SKA.
Program akselerasi ini dijalankan melalui tiga strategi utama:
- Penambahan prodi baru dan peningkatan kuota mahasiswa PPDS dengan model kemitraan antarperguruan tinggi;
- Penempatan residen tingkat mandiri pada rumah sakit prioritas;
- Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, kementerian atau lembaga, dan para pemangku kepentingan.
Upaya percepatan juga diarahkan untuk menjawab tantangan distribusi dokter spesialis yang belum merata. Penambahan prodi baru dilakukan di 11 provinsi yang selama ini masih kekurangan dokter spesialis, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.
Program ini juga melibatkan sekitar 350 rumah sakit sebagai jejaring pendidikan, dengan lebih dari 60 persen di antaranya merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah.
Kolaborasi PTN & PTS Hasilkan 160 Dokter Spesialis per Tahun
Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menuturkan bahwa kolaborasi empat institusi di Jawa Barat ini sepakat membangun ekosistem pendidikan dokter spesialis berbasis kolaborasi, melalui Sistem Kesehatan Akademik Jawa Barat.
Unpad yang selama ini menjalankan pendidikan dokter spesialis di Jawa Barat, sudah sejak lama menjalin kerja sama dengan Unjani, Unisba, dan UK Maranatha.
Rektor Unpad menilai keterlibatan ketiganya dalam pembukaan prodi baru sangat baik. Selanjutnya, Unpad akan berkoordinasi dan menyamakan kurikulum serta langkah ke depan.
Kolaborasi saat ini menunjukkan bagaimana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat bergerak serentak sebagai mitra sejajar demi memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.
Model kolaborasi ini tidak bersifat sentralistik, melainkan memperkuat institusi mitra agar memiliki kapasitas akademik dan tata kelola yang setara.
“Ini bukan program satu institusi, melainkan ikhtiar kolektif membangun ekosistem pendidikan spesialis Jawa Barat. FK Unpad saat ini menjadi mitra untuk 16 FK yang membuka prodi baru PPDS,” ujarnya.
Dengan penambahan prodi baru, ia memperkirakan tiap tahun dapat meluluskan 160 dokter spesialis.
Baca juga → Sebelas Kampus Tuntaskan Kampanye Nasional Pembumian Saintek, Wujudkan Humas sebagai Komunikator Sains
Penempatan 1.200 Residen
Dalam skema program penempatan residen tingkat mandiri, beberapa fakultas kedokteran (FK) penyelenggara PPDS telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menempatkan sekitar 1.200 residen tingkat mandiri setiap tahun di lebih dari 160 rumah sakit.
“Kami memastikan percepatan ini tetap berpegang pada prinsip penjaminan mutu dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LAMPTKes, MGBKI, AIPKI, kolegium, dan asosiasi program studi,” tegas Dirjen Dikti Khairul Munadi.
Kemdiktisaintek juga mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah tingkat II di wilayah ini untuk memberikan dukungan konkret. Khususnya melalui penyediaan beasiswa, insentif, penghapusan retribusi pendidikan di rumah sakit milik daerah, serta penguatan sarana dan prasarana rumah sakit pendidikan.
Gubernur Jawa Barat, dalam pidato yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. Vini Adiani Dewi, menyatakan apresiasi kepada FK di wilayah Jawa Barat yang telah bersinergi memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.
“Kami akan senantiasa mendukung melalui pemberian beasiswa daerah maupun penyediaan rumah sakit pendidikan untuk pendidikan dokter di wilayah Jawa Barat”, ujar Vini.
Peluncuran PPDS empat kampus Jabar oleh Kemdiktisaintek di Grha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Bandung (18/2/2026)
Rektor Minta Dukungan Pemerintah
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), diwakili oleh Ketua Yayasan Eka Paksi penaung FK Unjani, Mayjen TNI (Purn.) Moch Reza Utama, menyatakan dukungan Kasad dalam memperkuat kolaborasi dalam Sistem Kesehatan Akademik Jawa Barat.
Pada kesempatan itu, Rektor UK Maranatha, Prof. Frans Umbu Datta berharap pemerintah daerah dapat segera mengirim dokter umum untuk belajar di prodi dokter spesialis sehingga percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dapat terealisasi dengan baik.
Senada, Rektor Unisba, Prof. Harits Nu’man juga berharap peluncuran prodi baru direspons baik oleh pemerintah daerah untuk mengirimkan dokter-dokter terbaiknya. Pihaknya akan berusaha maksimal menjalankan amanah itu.
Dirjen Dikti Khairul Munadi mempertegas bahwa perguruan tinggi penyelenggara PPDS harus dapat memastikan para lulusan kembali mengabdi di daerah asal masing-masing serta mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan melalui penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang bebas dari kekerasan.
Ia berharap, “Dengan sinergi seluruh unsur Sistem Kesehatan Akademik di Jawa Barat ini, kami optimis akselerasi ini akan menghasilkan dampak nyata bagi pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.”
(Tim Liputan Khusus)
foto atas: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. Vini Adiani Dewi menyampaikan sambutan mewakili Gubernur Jawa Barat (18/2/2026)
editor: MA
