Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Tiongkok mencapai USD 154,6 miliar pada 2025. Di tengah peningkatan ini, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang efektif menjadi semakin penting.
Isu tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam simposium internasional The 7th Spirit of Bandung 2026 yang diselenggarakan di Auditorium Prof. Dr. P. A. Surjadi, M.A., Universitas Kristen Maranatha, Bandung (4-5/11/2026).
Forum bertema “From Hebei to Bandung to the World in the AI Era” menghadirkan akademisi dan praktisi dari Indonesia serta Tiongkok, membahas penguatan kerja sama kedua negara khususnya di bidang hukum, pendidikan, dan teknologi.
Simposium bienial yang diprakarsai oleh Universitas Kristen Maranatha dan Hebei Normal University sejak 2013 tersebut menempatkan hubungan Indonesia-Tiongkok dalam perspektif yang lebih luas.
Di samping membahas pertumbuhan perdagangan dan investasi, para pembicara juga menyoroti perlunya tata kelola yang mampu menjaga keberlanjutan kerja sama ekonomi, termasuk melalui penguatan mediasi komersial internasional, pengembangan kecerdasan buatan yang beretika, serta kolaborasi pendidikan lintas negara.
Baca juga → Pemerintah Atur Pemanfaatan AI di Dunia Pendidikan, Tekan Potensi Risiko Transformasi Digital
Mediasi Komersial Makin Dibutuhkan
Prof. Joseph WW Chan, Deputy Director Southeast Asia Research Center dan Peneliti CHINA-ASEAN Legal Research Center, dalam paparan utamanya, menjelaskan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
Menurut data yang dipaparkannya, nilai perdagangan kedua negara meningkat hingga sekitar 32 kali lipat dalam kurun 25 tahun dan mencapai USD 154,6 miliar pada 2025. Tiongkok juga tercatat sebagai mitra dagang terbesar Indonesia selama lebih dari satu dekade.
Besarnya volume perdagangan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya kompleksitas hubungan bisnis lintas negara. Menurut Prof. Joseph, sengketa komersial yang melibatkan sektor-sektor strategis seperti energi, logam, kelapa sawit, manufaktur, hingga proyek infrastruktur berskala besar berpotensi semakin sering terjadi seiring meningkatnya interaksi ekonomi kedua negara.
Dalam konteks tersebut, mediasi dipandang sebagai alternatif yang semakin relevan dibandingkan litigasi maupun arbitrase konvensional yang sering kali membutuhkan biaya tinggi dan waktu penyelesaian yang panjang.
Prof. Joseph menyoroti peran International Organization for Mediation (IOMed), organisasi mediasi internasional yang konvensi pendiriannya ditandatangani oleh Indonesia, Tiongkok, dan puluhan negara lainnya di Hong Kong pada 2025.
Menurutnya, kehadiran IOMed membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik hubungan bisnis di kawasan Asia.
“Negara-negara berkembang di Asia semakin memilih mediasi melalui kerangka Diversified Dispute Resolution (DDR). Mediasi menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Asia seperti perdamaian, konsensus, dan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan (win-win),” kata Prof. Joseph dalam paparannya.
Ia berpendapat, sinergi mediasi antara Indonesia dan Tiongkok di dalam IOMed memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi kemakmuran kawasan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership).
Baca juga → Belasan Kampus Top Indonesia Gawat Integritas Riset RI2, Ribuan Lainnya Aman?
AI Mengubah Pendidikan & Budaya
Selain membahas aspek hukum dan perdagangan, simposium ini juga menyoroti tantangan baru yang muncul seiring pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI).
Para pembicara menekankan bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok pada masa depan tidak hanya ditopang oleh perdagangan dan investasi, tetapi juga oleh kemampuan kedua negara dalam mengelola transformasi digital secara bertanggung jawab.
Rektor Universitas Kristen Maranatha, Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App.Sc., Ph.D., bersama Oscar Karnalim, Ph.D. dan Prof. Joni, Ph.D., menyoroti pentingnya pengembangan AI yang tetap berpusat pada manusia. Perguruan tinggi didorong untuk memastikan bahwa penerapan teknologi berlangsung secara transparan, etis, dan tetap menjunjung martabat manusia.
Para pembicara juga mengingatkan bahwa pemanfaatan AI perlu dibarengi dengan penguatan kemampuan berpikir kritis agar tidak menciptakan ketergantungan pasif terhadap algoritma.
Semangat kerja sama Indonesia-Tiongkok juga tercermin dalam bidang pendidikan. Sejumlah akademisi dari kedua negara memaparkan berbagai inovasi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi AI untuk memperkuat pertukaran bahasa dan budaya.
Assoc. Prof. Wu Liu dari Hebei Normal University mempresentasikan paradigma Human–AI Co-Education, sementara Dr. Sun Ying (Hebei Normal University), Prof. Jiang Liping (Beijing Language and Culture University), dan Maresha Caroline Wijanto, Ph.D. (Universitas Kristen Maranatha) turut memaparkan berbagai inovasi AI dalam transformasi pengajaran Bahasa Mandarin, pengembangan guru, dan pertukaran budaya.
Berbagai teknologi, seperti pemrosesan bahasa alami (NLP), pengenalan suara, dan generative AI, dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperluas pemahaman lintas budaya. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari bahasa, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks sosial dan budaya kedua negara.
Materi pembelajaran dirancang untuk memperkenalkan perkembangan Indonesia modern kepada mahasiswa di Tiongkok, sekaligus membawa warisan budaya Indonesia seperti batik, gamelan, dan wayang kulit ke ruang-ruang akademik internasional.
Baca juga → Selisik ScholarGPS Pemeringkat Kampus dan Peneliti Terbaik Dunia, Apakah Terpercaya?
Transformasi Digital Harus Seimbang
Perspektif lain mengenai kerja sama bilateral disampaikan oleh Zhang Xiaoxin, M.Ed. dari Hebei Normal University. Ia memaparkan bagaimana kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengelolaan kerja sama internasional di lingkungan perguruan tinggi.
Dengan prinsip “Open the windows, keep the doors guarded”, AI digunakan untuk mendukung berbagai proses administratif, mulai dari analisis kebijakan pendidikan internasional hingga pengelolaan program gelar ganda dan mobilitas mahasiswa lintas negara.
Meski demikian, Zhang menegaskan bahwa keputusan strategis dan proses verifikasi yang menyangkut integritas institusi tetap harus berada di tangan manusia. Pendekatan tersebut dinilai penting agar transformasi digital berjalan seimbang antara efisiensi teknologi dan tanggung jawab akademik.
Simposium juga menghadirkan sejumlah pembicara dari beberapa perguruan tinggi kedua negara, antara lain Prof. Wang Yanfang dari Hebei Normal University dan Prof. Wang Hui dari Zhejiang Normal University. Berikutnya, Prof. Dr. Pan Lindawaty Suherman Sewu dan Hendra, Ph.D. dari Universitas Kristen Maranatha.
Mereka membahas berbagai perspektif mengenai ekonomi, pendidikan, bahasa, budaya, serta perkembangannya di tengah era kecerdasan buatan.
Baca juga → Membandingkan Tiga Raksasa Pemeringkat Keberlanjutan Global dari THE, QS, dan UI
Spirit of Bandung Masih Relevan
Melalui berbagai diskusi tersebut, The 7th Spirit of Bandung 2026 menunjukkan bahwa semangat kolaborasi yang diwariskan Konferensi Asia-Afrika 1955 tetap memiliki relevansi dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
Jika pada masa lalu kerja sama antabangsa berfokus pada perjuangan politik dan pembangunan, kini tantangannya meluas ke perdagangan lintas batas, penyelesaian sengketa internasional, tata kelola AI, serta pengembangan pendidikan global.
Dalam konteks hubungan Indonesia-Tiongkok, penguatan mediasi komersial internasional menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan kerja sama ekonomi yang terus berkembang.
Di samping itu, kolaborasi dalam bidang pendidikan dan teknologi menunjukkan bahwa kemitraan kedua negara tidak hanya dibangun melalui pertukaran barang dan investasi, tetapi juga melalui pertukaran pengetahuan, inovasi, dan nilai-nilai kemanusiaan yang relevan di era digital.
(am)
foto atas: Zhang Xiaoxin menyampaikan paparan di The 7th Spirit of Bandung (4/11/2026)
